Strategi Komprehensif Atasi Sampah, Bupati Lamongan Perkuat TPS3R

Strategi Komprehensif Penanganan Sampah di Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan terus menghadapi tantangan meningkatnya volume sampah. Hal ini memicu pemerintah setempat untuk merancang strategi penanganan yang lebih inovatif dan efektif. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam mengelola sampah, mulai dari sumber hingga akhir.

Pendekatan Sistematis untuk Pengelolaan Sampah

Yuhronur menjelaskan bahwa masalah sampah tidak lagi bisa ditangani secara konvensional. Ia menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pengurangan sampah di tingkat rumah tangga, penguatan sistem pengangkutan, serta optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

“Masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga harus aktif dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari sumbernya,” ujarnya.

Volume sampah di Lamongan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dan percepatan program penanganan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas.

Fokus pada Penguatan TPS3R

Salah satu fokus utama dalam strategi tersebut adalah penguatan fungsi puluhan TPS3R yang tersebar di berbagai wilayah. TPS3R diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pemkab Lamongan juga mendorong pengembangan sistem ekonomi sirkular, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan kembali. Program seperti bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk daur ulang terus diperkuat.

Edukasi Masyarakat sebagai Kunci Sukses

Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah. Sosialisasi terkait pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta pola hidup bersih dan sehat terus digencarkan melalui berbagai program.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana persampahan, termasuk armada pengangkut sampah serta penataan sistem pengelolaan di TPA agar lebih ramah lingkungan.

“Ke depan, kita ingin sistem pengelolaan sampah di Lamongan ini lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi juga menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” kata dia.

Keterlibatan Seluruh OPD dalam Penanganan Sampah

Keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan sampah dimaknai sebagai pendekatan lintas sektor, bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata. Persoalan sampah bersifat kompleks karena berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari perilaku masyarakat, tata ruang, kesehatan, hingga ekonomi.

Beberapa peran OPD dalam penanganan sampah antara lain:

• Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sector dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengangkutan, pengolahan, hingga pengelolaan TPA dan TPS3R.
• Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan TPS3R, drainase yang tidak tersumbat sampah, hingga penataan kawasan agar tidak menjadi titik pembuangan liar.
• Dinas Kesehatan dilibatkan karena persoalan sampah berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, seperti potensi penyakit akibat lingkungan yang kotor.
• Dinas Pendidikan berperan dalam membangun kesadaran sejak dini melalui sekolah, seperti program edukasi pemilahan sampah dan gerakan peduli lingkungan di kalangan pelajar.
• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mendorong peran aktif desa, termasuk penguatan bank sampah, pengelolaan TPS3R berbasis masyarakat, hingga regulasi di tingkat desa.
• Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan serta UMKM dilibatkan dalam pengembangan ekonomi sirkular, yakni bagaimana sampah dapat diolah menjadi produk bernilai jual.

Selain itu, peran kecamatan dan pemerintah desa juga ditekankan sebagai ujung tombak implementasi di lapangan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Gerakan Bersama untuk Penanganan Sampah

Dengan melibatkan seluruh OPD, penanganan sampah tidak lagi bersifat parsial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terintegrasi. Setiap OPD didorong untuk memasukkan isu pengelolaan sampah dalam program kerja masing-masing.

“Semua OPD harus punya peran. Tidak bisa hanya satu dinas yang bekerja. Ini gerakan bersama agar penanganan sampah bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan sampah di Lamongan, karena didukung oleh kekuatan lintas sektor yang saling terintegrasi, mulai dari kebijakan, infrastruktur, hingga perubahan perilaku masyarakat.