Penetapan Dua Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, memberikan penjelasan terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan kuota haji tahun 2023–2024. Dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (30/3/2026), Asep mengumumkan penambahan dua tersangka baru dalam kasus ini.
Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ismail Adham, Direktur Operasional PT Maktour, dan Asrul Azis Taba, Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama. Dengan penambahan ini, jumlah tersangka dalam kasus ini kini mencapai empat orang.
Keuntungan Ilegal yang Didapat
Korupsi yang terjadi dalam pengaturan kuota haji ini menyebabkan keuntungan ilegal yang sangat besar. Berdasarkan hasil penyidikan KPK, PT Maktour diduga meraup keuntungan ilegal sebesar Rp27,8 miliar. Sementara itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka Asrul juga menikmati keuntungan tidak sah sebesar Rp40,8 miliar.
Jika dijumlahkan, total keuntungan ilegal dari kedua pihak tersebut mencapai Rp68,6 miliar. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para tersangka.
Dasar Hukum yang Digunakan
Atas perbuatan mereka, Ismail Adham dan Asrul Azis Taba disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya juga dapat dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.
Peran Para Tersangka
Dalam konstruksi perkaranya, Asep menjelaskan bahwa Ismail dan Asrul memiliki peran aktif dalam mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan yang melanggar aturan perundang-undangan. Keduanya, bersama Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur dan pihak lain, disebut menemui mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khususnya, Ishfah Abidal Aziz.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk melobi penambahan kuota haji khusus agar melebihi batas 8 persen yang ditetapkan undang-undang. Akibatnya, skema pembagian kuota reguler dan khusus diubah secara sepihak menjadi 50 berbanding 50 persen. Setelah skema berhasil diubah, kedua tersangka bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama untuk mengatur pengisian kuota khusus tambahan tersebut agar jatuh ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour.
Aliran Dana Suap
Untuk memuluskan langkah manipulasi kuota tersebut, KPK menemukan adanya aliran dana pelicin kepada sejumlah penyelenggara negara. Tersangka Ismail Adham diduga memberikan suap sebesar 30 ribu dolar AS kepada Ishfah Abidal Aziz, serta 5.000 dolar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief.
Sementara itu, tersangka Asrul Azis Taba diduga menggelontorkan suap yang jauh lebih besar, yakni mencapai 406 ribu dolar AS kepada Ishfah. “Penerimaan sejumlah uang oleh Saudara IAA (Ishfah) dan HL (Hilman) dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari Saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu,” kata Asep mengungkap arah aliran dana tersebut.
Jurnalis online yang gemar mengeksplorasi pendekatan storytelling dalam berita. Ia suka menonton film, membaca novel, dan membuat catatan ide setiap hari. Menurutnya, teknik bercerita yang baik dapat membuat informasi lebih mudah dipahami. Motto: “Sampaikan fakta dengan cara yang menyentuh.”











