.CO.ID – JAKARTA.
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi penambahan kapasitas listrik sebesar 96,5 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan. Dalam rencana tersebut, sebanyak 76% dari bauran tambahan kapasitas diharapkan berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Namun, PLN juga mengakui bahwa pengembangan PLTN akan menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan kebutuhan energi yang semakin meningkat.
Keputusan ini diambil setelah PLN melakukan perbandingan antara kemampuan Indonesia dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan bahan bakar LNG (Liquefied Natural Gas). Menurut Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, pembangunan power plant dengan kapasitas 1 GW membutuhkan 22 kargo LNG. Dengan target PLTG hingga 2040 sebesar 20 GW, diperlukan tambahan 400 kargo LNG. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan LNG akan sangat besar dan harus dipenuhi melalui impor.
“Kami tahu bahwa kami tidak memiliki kargo LNG yang cukup, sehingga harus mengimpor. Dan pada saat modeling itu adalah wake up call, kami tidak memiliki pilihan lain selain membangun PLTN,” jelas Darmawan dalam acara Pembukaan Workshop Small Modular Reaktor (SMR) di Jakarta, Selasa (03/03/2026).
Selain PLTG, tantangan lain datang dari jenis pembangkit EBT lainnya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Meskipun potensi energi hidro Indonesia mencapai 76 GW, kesulitan utama adalah mendekatkan sumber daya dengan pusat permintaan.
“Apakah kami dapat memindahkan sumber daya hidro atau angin? Jawabannya adalah tidak. Ada ketidakcocokan antara lokasi sumber daya terbarukan dan pusat permintaan,” ujarnya.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia akan lebih fleksibel dalam menentukan kapasitas pembangkit. Sebelumnya, target PLTN dalam RUPTL 2025–2034 adalah 500 megawatt (MW), tetapi saat ini sedang direvisi agar lebih fleksibel. Hingga 2040, target PLTN yang ditetapkan adalah sebesar 7.000 MW atau 7 GW.
“Penambahan 7 GW pembangkit listrik tenaga nuklir sebenarnya sejalan dengan model dari Badan Energi Internasional (IEA), PLN, dan tim modeling Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Darmawan.
Menurutnya, pembangunan PLTN membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 13 tahun, namun hal ini belum termasuk dalam RUPTL yang ada. Dari diskusi dengan Menteri Energi, ada harapan bahwa RUPTL akan diperpanjang hingga 2040 untuk mengakomodasi desain dan pengembangan PLTN hingga 2040.
Sebelumnya, dalam RUPTL periode 2025–2034, dua wilayah yang menjadi target pembangunan PLTN adalah Pulau Sumatera dan Kalimantan, masing-masing dengan kapasitas 500 MW dan 250 MW. Namun, kebijakan mengenai pembangunan PLTN masih belum jelas.
“Salah satu tantangan dari pengembangan nuklir adalah dukungan politik. Setelah 7 gigawatt dimasukkan dalam RUPTL, tapaknya perlu ditentukan, kebijakannya harus jelas, serta institusinya harus dibangun,” ujarnya.
Selain masalah PLTN, Darmawan juga menyebut bahwa PLN membutuhkan dana besar untuk membangun transmisi pembangkit EBT. Dengan rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms), dibutuhkan investasi sebesar Rp 434 triliun.
“Nomor satu tantangan dari pengembangan nuklir adalah dukungan politik. Dengan dana yang dibutuhkan untuk transmisi saja sebesar Rp 434 triliun, ini sangat besar,” jelasnya.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
