JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penurunan tarif impor produk India menjadi 18% setelah Perdana Menteri Narendra Modi berkomitmen untuk menghentikan pembelian minyak Rusia.
Menurut laporan dari Bloomberg, pada Selasa (3/2/2026), setelah melakukan percakapan telepon dengan Modi, Trump menyampaikan melalui media sosial bahwa tarif AS terhadap produk asal India akan diturunkan dari sebelumnya 25% menjadi 18%. Selain itu, pemerintah AS juga akan mencabut bea tambahan sebesar 25% yang diberlakukan sebagai sanksi atas pembelian minyak mentah Rusia oleh India, menurut pejabat yang mengetahui pembahasan tersebut.
Trump menyatakan bahwa India akan bergerak maju untuk menurunkan tarif dan hambatan non-tarif terhadap Amerika Serikat hingga nol serta berkomitmen membeli lebih dari US$500 miliar produk AS, mulai dari energi, teknologi, pertanian, batu bara, hingga berbagai komoditas lainnya.
Modi mengonfirmasi kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa produk buatan India kini akan dikenakan tarif 18%. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut soal penghentian impor minyak Rusia maupun pembukaan impor pertanian AS, yang selama ini menjadi isu sensitif bagi New Delhi.
India sejatinya bukan importir tradisional minyak Rusia. Namun, negara tersebut muncul sebagai pembeli utama setelah invasi Moskow ke Ukraina pada 2022, ketika arus perdagangan global terganggu dan diskon minyak Rusia menjadi sangat menarik. Upaya pemerintahan Trump untuk membatasi aliran minyak Rusia ke India memang memperlambat pengiriman, tetapi belum sepenuhnya menghentikannya.
Pada Oktober lalu, Trump sempat mengumumkan bahwa Modi sepakat menghentikan pembelian minyak Rusia. Namun, tanpa kesepakatan dagang yang mengikat, kilang-kilang India tetap membeli minyak murah dari Moskow. Pada bulan yang sama, AS menjatuhkan sanksi terhadap dua produsen minyak terbesar Rusia, Rosneft PJSC dan Lukoil PJSC, yang secara signifikan menekan minat pembelian.
Kabar terbaru ini memberikan kelegaan besar bagi New Delhi, yang selama berbulan-bulan berupaya menegosiasikan tarif lebih rendah dengan Washington. India mengirim hampir seperlima dari total ekspornya ke AS, sementara tarif Trump sebelumnya yang mencapai 50% merupakan yang tertinggi dibandingkan mitra dagang utama lainnya.
Penurunan tarif ini juga berpotensi meningkatkan daya tarik India sebagai alternatif basis manufaktur selain China. Dengan tarif 18%, India berada di bawah Vietnam yang dikenai tarif 20% dan sebagian besar negara Asia Tenggara dengan tarif 19%.
“Tarif 18% menempatkan India sejajar dengan negara-negara selevelnya,” ujar ekonom Elara Securities India Pvt Ltd Garima Kapoor. Menurutnya, kebijakan ini berpeluang menciptakan diferensial tarif yang positif bagi India.
Capital Economics memperkirakan perubahan kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) India sekitar 0,2% — 0,3% tahun ini, mendekati level 7%. Proyeksi sebelumnya mematok pertumbuhan ekonomi India di kisaran 6,5% untuk 2026 dan 2027.
“Dampak geopolitik juga tidak bisa diabaikan. Sebagian pihak di India ingin tetap tidak berpihak secara strategis, tetapi jika rekonsiliasi ini bertahan lama, India kemungkinan akan kembali mendekat ke blok AS,” tulis Wakil Kepala Ekonom Pasar Berkembang Capital Economics, Shilan Shah.
Pasar keuangan merespons positif kabar tersebut. Kontrak berjangka indeks saham acuan India, Nifty 50, yang diperdagangkan di Gujarat International Fin-Tec City melonjak hingga 3,2% dalam perdagangan tipis. ETF iShares MSCI India yang tercatat di AS juga naik 3%, sementara rupee menguat 1% terhadap dolar AS di perdagangan offshore.
Direktur Utama Kotak Mahindra AMC Nilesh Shah mengatakan, meski detailnya masih perlu dicermati, kesepakatan ini menghilangkan ketidakpastian yang membayangi pasar valuta, saham, dan obligasi. “Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan saling menguntungkan karena kedua negara memiliki banyak potensi kerja sama,” tambahnya.
Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar India. Penerapan tarif tinggi sebelumnya telah menekan industri padat karya seperti tekstil, kulit, alas kaki, dan perhiasan. Data perdagangan terbaru menunjukkan ekspor India turun hampir 12% pada Oktober dibandingkan tahun sebelumnya, sementara defisit perdagangan mencapai rekor tertinggi.
Negosiasi Panjang
India termasuk negara pertama yang membuka perundingan dagang dengan pemerintahan Trump. Namun, hubungan memburuk setelah Trump berulang kali mengklaim peran dalam gencatan senjata antara India dan Pakistan, pernyataan yang memicu ketidakpuasan pejabat New Delhi. Pengenaan tarif semakin memperkeruh hubungan bilateral.
Tanda-tanda perbaikan hubungan muncul setelah Trump menelepon Modi pada ulang tahunnya pada September, yang membuka kembali perundingan dagang yang sempat terhenti. Pada November, Trump bahkan menyatakan kemungkinan mengunjungi India atas undangan Modi.
Meski demikian, kesepakatan ini tidak diperkirakan akan tercapai dalam waktu dekat sebelum percakapan telepon terbaru kedua pemimpin. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pekan lalu mengatakan India telah “membuat banyak kemajuan” dalam mengurangi pembelian minyak Rusia, tetapi masih “memiliki jalan panjang” untuk benar-benar menghentikannya.
Detail teknis kesepakatan ini masih menyisakan tantangan, termasuk skala pengurangan impor yang harus dilakukan kilang India, serta isu impor produk pertanian dan tanaman hasil rekayasa genetika dari AS—topik sensitif mengingat petani merupakan basis pendukung utama Modi.
Sebagai sinyal itikad baik, India telah mengambil sejumlah langkah, termasuk penandatanganan kontrak jangka panjang pertama oleh kilang milik negara untuk mengimpor gas minyak cair (LPG) dari AS.
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump juga menyebut Modi sepakat mempertimbangkan pembelian lebih banyak minyak dari Venezuela. Indian Oil Corp., kilang terbesar India, disebut membuka peluang memasukkan minyak mentah Venezuela dalam portofolionya. Namun, pembelian dari Venezuela diperkirakan tetap bersifat marjinal dibandingkan minyak Rusia, yang telah menjadi pasokan utama bagi kilang-kilang India. Modi sendiri tidak menyinggung isu Venezuela dalam pernyataannya.
