Lapisan cukai rokok baru dianggap memperluas pasar ilegal

JAKARTA,

Penambahan Layer Cukai Hasil Tembakau Menuai Kritik dari Akademisi

Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan rencana untuk menambah layer atau lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Langkah tersebut mendapat perhatian khusus dari kalangan akademisi, terutama dari para peneliti yang mengkhawatirkan dampaknya terhadap pasar dan kebijakan yang lebih luas.

Menurut Wawan Hermawan, peneliti senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), kebijakan ini berpotensi menciptakan paradoks jika tidak dirancang secara hati-hati dan adil. Ia menilai bahwa penambahan layer yang ditujukan untuk menarik produk di segmen bawah agar masuk ke dalam sistem kepatuhan justru berisiko mengaburkan batas antara pasar legal dan ilegal.

Risiko tersebut muncul apabila struktur tarif tidak dirancang dengan tepat dan tidak disertai kebijakan pendamping yang memadai. “Jika layer baru ditempatkan di segmen murah, maka harus ada desain kompensasi kebijakan agar konsumen tidak terdorong berpindah dari produk legal ke produk berisiko ilegal. Tanpa itu, tujuan fiskal justru bisa berbalik arah,” ujarnya dalam siaran pers.

Wawan menjelaskan bahwa meskipun konsumsi rokok secara total tidak mudah turun, konsumen sangat peka terhadap selisih harga, sehingga mudah berpindah ke produk yang lebih murah atau ilegal. Ia menekankan bahwa penyesuaian tarif pada golongan atas tidak dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri besar.

Menurut dia, langkah tersebut lebih diposisikan sebagai instrumen stabilisasi pasar untuk menjaga tingkat kepatuhan dan mencegah terjadinya arbitrase antarlayer tarif. Dalam penjelasannya, Wawan juga mengingatkan bahwa industri hasil tembakau saat ini berada dalam tekanan struktural.

Data produksi rokok nasional menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Pada 2025, produksi rokok tercatat mengalami shortfall sekitar 3 persen secara tahunan (year on year), dari 317,43 miliar batang pada 2024 menjadi sekitar 307,8 miliar batang. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, tekanan tersebut terlihat lebih besar. Produksi rokok pada 2025 tercatat turun lebih dari 13 persen dibandingkan 2019, atau setara dengan penurunan sekitar 48,7 miliar batang.

Dalam kondisi seperti ini, di mana terjadi penurunan besar di produk rokok legal, kebijakan tarif yang menambah kompleksitas struktur layer harus ekstra hati-hati, karena tekanan berlebih justru dapat memperluas ruang pasar ilegal.

Empat Prasyarat untuk Meminimalkan Risiko

Untuk meminimalkan risiko dari kebijakan penambahan layer cukai rokok, Wawan mengajukan sejumlah prasyarat. Pertama, kebijakan tersebut harus bersifat transisional dan terbatas, dengan batasan waktu, volume, serta harga yang jelas. Dengan desain tersebut, layer baru diharapkan benar-benar berfungsi sebagai jalur konversi kepatuhan, bukan menjadi skema permanen dalam struktur cukai.

Kedua, penegakan hukum perlu didahulukan, bukan justru menyusul setelah kebijakan berjalan. Menurut Wawan, tanpa penguatan pengawasan sejak awal, keberadaan layer baru berpotensi dibaca sebagai bentuk toleransi terhadap pelanggaran. “Penegakan hukum harus didahulukan, bukan menyusul, sehingga layer baru tidak dibaca sebagai toleransi terhadap pelanggaran,” ujarnya.

Ketiga, Wawan menilai perlunya transisi yang disertai program mitigasi sosial dan ketenagakerjaan. Program tersebut mencakup dukungan bagi pekerja dan petani tembakau yang berpotensi terdampak oleh perubahan struktur tarif dan dinamika industri.

Keempat, ia menekankan pentingnya evaluasi kebijakan secara multidimensi. Menurut Wawan, keberhasilan atau kegagalan kebijakan cukai tidak bisa hanya diukur dari besaran penerimaan negara. “Penilaian kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada angka penerimaan, tetapi juga peredaran rokok ilegal, dampak kesehatan, dan penyerapan tenaga kerja,” kata dia.

Penambahan Layer di Segmen Murah Berisiko Tinggi

Wawan menegaskan, penambahan layer di segmen murah merupakan kebijakan berisiko tinggi yang membutuhkan paket kebijakan pendamping yang kuat dan terintegrasi. “Tanpa desain transisional yang ketat dan penegakan hukum yang kredibel, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang, bukan hanya bagi penerimaan negara, tetapi juga bagi industri hasil tembakau legal dan tujuan kesehatan masyarakat,” pungkas dia.